Terkait dengan penataan kelembagaan, untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, telah dibentuk Badan Supervisi. Pembentu…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 mengatur tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menet…
Buku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 menguraikan secara komprehensif ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya mencegah dan memberantas perdagangan …
Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers adalah kumpulan komprehensif regulasi hukum yang mengatur kegiatan penyiaran dan pers di Indonesia. Kumpulan ini mencakup u…
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelol…
Perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencan…
Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara lagsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas profesiona…
Dalam edisi kali ini, kami menyajikan himpunan undang-undang lembaga politik negara yang berperan aktif dalam melahirkan kebijakan perundang-undangan, anggaran negara, dan kontrol politik terhadap …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya air secara berkelanjutan. Tujuan utama undang-undang ini …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur tentang tata cara pendirian, pengelolaan, pengawasan, dan pembubaran perseroan terbatas di Indonesia…