Image of Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia

Textbook

Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia

Undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan badan pengembalian aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-standar universal seperti tercantum dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi 2003.
Menurut penulis buku ini pengembalian aset korupsi dapat dilakukan dengan tiga jalur : jalur hukum pidana ; jalur hukum perdata serta melalui jalur politik. Ketiga jalur ini sama-sama memberikan manfaat dan kerugian yang sama.

Ketersediaan
0000009266345.01 YAN pLibrary PusperkimTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345.01 YAN p
Penerbit
Bandung : Alumni.,
Deskripsi Fisik
viii, 276 hal.; 14,5 x 20,5 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-41-4033-3
Klasifikasi
345.01
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Ed. 1, Cet. 1
Subjek
Korupsi
Hukum Pengadilan Pidana
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar