Image of Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan

Textbook

Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan

Terminologi kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan pihak penghutang (debitor) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi hutang (kreditor) tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh debitor maupun kreditor melalui pranata hukum kepailitan. Undang-Undang Kepailitan diterbitkan dengan maksud sebagai satu sarana hukum bagi penyelesaian utang piutang. Perwujudan mekanisme penyelesaiannya diharapkan bisa cepat, terbuka, efektif dan adil.

Ketersediaan
0000009119346.078 SEM hLibrary PusperkimTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
346.078 SEM h
Penerbit
Bandung : Nuansa Aulia.,
Deskripsi Fisik
400 hal.; 14,5 x 20,5 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-3944-93-5
Klasifikasi
346.078
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Ed. 1, Cet. 1
Subjek
Hukum Bank
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar